Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiah ke-48 sudah diselenggarakan 18-20 November 2022 di Kota Surakarta, Jawa Tengah. bbanyak acara yang menyertai kegiatan utama muktamar, salah satunya Simposium Ekonom Muhammadiyah yang diikuti oleh para ahli ekonomi dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Simposisum ekonom Muhammadiyah digelar Jumat (18/11), menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk persyarikatan dan pemerintah khusus dalam bidang perekonomian.
Dari keterangan tertulis dari Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (AFEB) Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah (PTMA), permasalahan utama adalah masih banyaknya kelompok masyarakat yang belum sejahtera, salah satunya petani.
Para ekonom Muhammadiyah dalam rekomendasinya melihat perlunya penguatan sektor pertanian karena melihat kondisi ekonomi global yang resesi, dan potensi berimbas ke Indonesia pula.
“Menghadapi potensi resesi ekonomi yang di depan mata, pemerintah Indonesia perlu melakukan penguatan ekonomi pada sektor pertanian yang bersentuhan dengan kehidupan rakyat,” tulis keterangan tersebut.
Hal ini masuk akan mengingat setor pertanian merupakan sektor yang relatif kebal menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19 kemarin.
Mengenai kekebalan sektor pertanian menghadapi krisis pernah diaungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Sri Mulyani, laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian kebal dari dampak pandemi Covid-19. Ia menegaskan bahwa sektor pertanian adalah kunci utama dalam meningkatkan dan memulihkan ekonomi nasional yang sempat terperosok akibat pandemi Covid 19 berkepanjangan.
Pertanian juga dinilai sumber utama PDB serta sumber ekonomi keluarga karena mampu membuka lapangan kerja secara luas.
“Dalam beberapa tahun terakhir, pertanian tumbuh terus menerus, bahkan sampai 3-4 persen, dan tetap positif di tengah pandemi Covid-19 berkepanjangan,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Pertanian, yang dikutip dari kompas.com pada Rabu (26/5/2021).
Hal yang juga disoroti dalam simposisum ekonom Muhammadiyah adalah problema struktural dalam perekonomian Indonesia, yaitu ketimpangan penguasaan asset dan pendapatan lebih disebabkan karena ketimpangan aksesibilitas ke sumberdaya ekonomi.
“Untuk mengatasi masalah ini pemusatan ekonomi dan pemusatan kekuasaan politik harus didekonstruksi demi tegaknya keadilan sosial,” saran AFEB PTMA.
Muktamar Muhammadiyah sudah selesai dan menetapkan Haedar Natsir sebagai Ketua Umum PP MUhammadiyah, dan Abdul Mu’ti sebaga Sekretaris Umum PP MUhammadiyah masa bakti 2022-2027.
Semoga Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia bisa menjadi salah satu jalur memperjuangkan kesejahteraan petani Indonesia.
