Rencana impor beras menjelang panen raya oleh Pemerintah memancing pro dan kontra. Tentu saja, pro kontra juga ramai di dunia maya: Netizen, figur publik, para petani, bahkan beberapa pimpinan daerah yang menyatakan ketidak setujuannya. Impor ini dikhawatirkan akan menurunkan harga beras petani.
Ada juga yang menuduh impor ini adalah permainan Bulog untuk mendapat keuntungan dari jual beli beras, hal ini tentu dibantah oleh Bulog.
Dalam tulisan di situs Perum BULOG: bulog.co.id, dinyatakan bahwa kebijakan impor diambil dengan banyak pertimbangan, yaitu petani yang harus dijaga kesejahteraannya, rumah tangga miskin yang harus dijaga aksesnya terhadap pangan, dan terjaminnya pasokan beras untuk masyarakat pada umum.
Impor juga dilakukan untuk menjaga stok pangan nasional sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat maupun menghindari spekulan berlebihan dari para pemilik modal. Dengan impor yang masuk langsung ke gudang-gudang BULOG di seluruh Indonesia, pemerintah siap untuk memberikan akses ekonomi dan fisik pada setiap rumah tangga Indonesia terutama Rumah Tangga Miskin.
Tulisan di situ bulog.co.id agak aneh, karena dalam eberapa kesempatan, Kabulog Budi Waseso juga berkebaratan dengan rencana impor beras.
“Kalau pun kami mendapatkan tugas impor 1 juta ton, belum tentu kami laksanakan, karena kami tetap memprioritaskan produk dalam negeri yang sekarang masa panen raya sampai bulan April,” katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Senin (15/3/2021).
Sementara itu menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan M Lutfi mengklaim kebijakan ini tidak merusak harga gabah petani dan beras diserap oleh Bulog serta dikeluarkan pada saat-saat tertentu.
Namun, klaim tersebut tak dipercaya para petani. Beberapa kepala daerah bahkan menyatakan secara eksplisit menolak kebijakan pemerintah pusat ini atau setidak-tidaknya menyebut kebijakan ini tidak tepat.
Berikut beberapa kepala daerah yang keberatan dengan impor beras.
Bupati Blora, Arief Rohman
Salah satunya Bupati Blora, Arief Rohman. “Menurut saya sebaiknya pemerintah pusat mengutamakan penyerapan gabah lokal dahulu. Belum impor saja harga gabah sudah turun. Kita minta pemerintah fokus penyerapan. Kasihan petani, pupuk sudah sulit, ketika panen harga turun,” kata Arief seperti dikutip Tirto.id, Rabu (17/3/2021).
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo
“Kalau alasan darurat bencana, boleh-boleh saja atau pun impor beras khusus dan karena kebutuhan daerah tertentu, silakan. Tapi harus dijelaskan secara detail agar tidak mengguncang situasi pada saat kita mau panen. Inikan sudah masuk musim panen,” ujar Ganjar pada 8 Maret lalu.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
“Kalau tiba-tiba impor beras, bisa kebayang harganya kebanting,” katanya di Bandung, 17 Maret. Sama juga seperti Ganjar, alih-alih impor, ia meminta pemerintah “maksimalkan saja produksi Jabar yang melimpah.”
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie
Rusli keberatan dengan rencana impor beras, bahkan mengatakan bila pemerintah pusat jadi mengimpor, maka beras tersebut tidak boleh masuk ke provinsinya karena akan merusak harga pasar dan memukul petani.
“Berasnya sudah susah dijual, impor masuk ini akan sangat merugikan,” kata Rusli Habibie pada 9 Maret lalu.
Bagaimana pandangan peneliti mengenai impor beras?
Menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, impor pangan tidak dilarang asalkan memang dibutuhkan. Untuk mengetahui apakah itu dibutuhkan atau tidak, mau tidak mau semua kembali lagi ke data: berapa luas lahan, berapa produksi, dan berapa yang dibutuhkan.
“Impor harus didukung data valid, bukan pertimbangan perburuan rente dan bukan hanya masalah harga,” kata Enny, seperti dikutip Antara. “Memang harga dalam negeri punya disparitas yang tinggi dari harga internasional, ini karena biaya produksi di dalam negeri cukup mahal.”
Jadi apakah impor beras itu boleh? Boleh. Pemerintah perlu mendengar kepentingan banyak orang, dari petani, pedagang, orang berpunya maupun orang kurang berpunya. Tapi kebijakan pemerintah harus didukung data yang valid. Selama ini banyak ekspor – impor yang bermasalah, dulu ada impor daging, pernah ada ekspor benur, ada juga penyunatan bantuan sosial oleh oknum kementerian, jadi wajar masyarakat bertanya.
Jangan sampai impor jadi sarana untuk mengambil keuntungan rente oleh pihak-pihak tertentu dan mengorbankan petani yang tidak mendapat untung waktu panen raya. Sementara saat pupuk mahal, petani juga jadi korban.
Foto:
