Standar Pelayanan Publik merupakan salah satu kegiatan Reformasi Birokrasi di Tahun 2023. BSIP Papua sebagai salah satu Unit Kerja Kementerian Pertanian di daerah yang telah bertransformasi sejak tanggal 21 September 2022 dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Menjadi Balai Pelayananan Standar Instrumen Pertanian terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Undang – Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
BSIP Papua menggelar Publik Hearing Standar Pelayanan Publik yang bertempat di Aula BSIP Papua, Kamis 12 Oktober 2023 di hadiri oleh Nara Sumber Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Papua (Melania P. Kirihio,SH.MH) dan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Nasional Kementerian Pertanian (Ume Humaedah,SP.M.Si) serta 45 orang yang berasal dari Instansi Pemerintah Propinsi dan Daerah, Universitas,Perum Bulog, Balai Karantina Pertanian,Pandam XVII Cenderawasih , Perwakilan Sekolah SMA/SMK, SMP,dan TK ,Penyuluh,Pengawas Benih Tanaman, Asisten Standarisasi dan Teknisi BSIP Papua.
Perwakilan Ombusman RI Propinsi Papua menyampaikan bahwa Standar Pelayanan Publik merupakan hal yang sangat penting dimilki oleh Instansi atau penyelenggara Negara, jika penyelenggara Negara atau Instansi Pemerintah tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhak atas layanan tersebut maka merupakan mal administrasi.
Pada kesempatan ini Standar Pelayanan Publik BSIP Papua disampaikan Oleh Kepala BSIP Papua (Dr. Ir. Martina Sri Lestari,MP) menurutnya sebagai Pejebat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BSIP Papua, terdiri beberapa layanan seperti Layanan Unit Pengelola Benih Sumber,Layanan Perpustakaan, Layanan Lobatorium Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi,Magang,PKL, Layanan Laboratorium Pendukung maupun penerapan standar instrumen pertanian.
Publik Hearing di akhiri dengan diskusi dalam bentuk Talk show dan penanda tanganan berita acara kesepakatan antara BSIP Papua dengan mitra maupun stake holder yang hadir di saksikan oleh Perwakilan Ombusman Wilayah Papua.
Peserta Publik Hearing Standar Pelayanan Publik
